Sarman menyebut, semisal HPP daging ditetapkan sebesar Rp 70 ribu per kilogram. Maka, setelah harga naik di atas itu selama beberapa waktu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bisa melakukan intervensi dengan operasi pasar. "Kalau beras atau gula bisa, kenapa daging tidak bisa," ujarnya.
Menurut Sarman, hal itu penting, sebab konsumsi daging masyarakat Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 2,1 kilogram per kapita per tahun. Jumlah itu jauh di bawah rata-rata konsumsi daging negara-negara tetangga kita di ASEAN yang sudah menvapai sekitar 7 kilogram per kapita per tahun.
Kalau pemerintah tidak segera melakukan intervensi untuk menurunkan harga daging di pasar, Sarman khawatir harga daging akan makin tak terjangkau sehingga konsumsi salah satu sumber utama protein hewani itu akan menurun.
Pernyataan Sarman dibenarkan oleh Thomas Sembiring, Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi). Menurutnya, pengusaha sudah tak berdaya untuk menambah supplai dan menurunkan harga daging di pasar, sebab impor daging sudah ditetapkan kuotanya. Belum lagi, impor itu cuma untuk Horeka (Hotel, Restoran dan Katering) dan industri. "Kami tidak masuk ke pasar, jadi mau-tidak mau harus pemerintah yang turun tangan."
Di pihak lain, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan akan mengkaji usulan tersebut. "Aspirasi yang mulia - kita akan pelajari, khususnya aspek pasok yang akan membantu stabilisasi harga," katanya dalam surat elektronik pada Tempo.
